KULONPROGO-DINKOUKM. Pengelolaan koperasi oleh pengurus merupakan amanah yang diberikan oleh seluruh anggota agar koperasi mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang baik sesuai dengan harapan semua pihak. Dalam pengelolaan tersebut tentunya selain adanya Anggaran Dasar (AD) maupun Anggaran Rumah Tangga (ART) tentunya juga harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo, yang dipimpin oleh Iffah Mufidati, SH., MM, memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan terhadap gerakan koperasi yang berada di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Dalam pembinaan tersebut di dalamnya ada unsur pengawasan dan pemeriksaan kesehatan bagi koperasi yang menjadi binaannya.

Seperti yang dilaksanakan pada Kamis (30/5/2024) Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo melaksanakan pengawasan koperasi terhadap BMT Al Azka Samigaluh, Kulon Progo. Hadir pada kegiatan tersebut Jafung Pengawas Koperasi (Sutrisno Purwoto, S.IP, Devi Yunara, SP, Suwastri Asih, SE, dan Nurhadi Rahmanto, SE), dan Ana Suryaningtyas, SE, serta segenap Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi.

Pada kesempatan tersebut Ketua Koperasi menyampaikan ucapan terimakasih kepada Dinas Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kulon Progo atas kehadiran serta perhatiannya kepada BMT Al Azka yang diketuainya. Diharapkan dengan adanya pengawasan saat ini bisa memberikan pembinaan yang bermanfaat bagi pengelolaan koperasi sehingga beberapa hal yang belum sesuai bisa diarahkan dan diberikan solusinya sehingga pengelolaan koperasi lebih baik dan sesuai dengan peraturan.

Selanjutnya pada kesempatan tersebut Sutrisno Purwoto, S.IP menyampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan koperasi yang dilakukan terhadap BMT Al Azka mendasar pada PerMenKop UKM Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi, yakni menggunakan Kertas Kerja Pemeriksaan Kesehatan Koperasi (KKPKK).

Disampaikan juga bahwa pada pengawasan koperasi tentunya akan disampaikan berbagai pertanyaan sesuai dengan yang tercantum dalam KKPKK, untuk itu diharapkan seluruh pengurus dan pengawas agar menyiapkan data yang dibutuhkan serta memberikan jawaban yang sesuai dengan yang dilakukan dalam mengelola koperasi.

Perlu untuk diketahui bahwa pertanyaan-pertanyaan yang tertuang dalam KKPKK menyangkut tata kelola, yang di dalamnya ada prinsip koperasi yang memuat tentang; keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pengembangan koperasi, dan kerjasama koperasi.

Pertanyaan selanjutnya tentang kelembagaan, yang di dalamnya menyangkut tentang legalitas Badan Hukum koperasi, izin usaha simpan pinjam, Anggaran Dasar, keanggotaan, dan kelengkapan organisasi. Sedangkan pada pertanyaan manajemen, di dalamnya menyangkut tentang manajemen umum, manajemen kelembagaan, mamajemen permodalan, manajemen asset, dan manajemen likuiditas.

Selanjutnya ada profil risiko yang di dalamnya ada risiko operasional yang menanyakan tentang skala usaha dan struktur organisasi, keberagaman produk dan/atau jasa. Pada risiko kepatuhan ada tentang jenis, signifikasidan frekuensi pelanggaran yang dilakukan koperasi, dan dignifikansi tindak lanjut atas temuan pelanggaran. Selain itu ada risiko likuiditas yang menanyakan tentang penilaian terhadap seberapa luas atau seberapa besar koperasi memiliki komitmen pendanaan yang dapat digunakan jika dibutuhkan.

Lebih lanjut ada penilaian dan penetapan tingkat kualitas penerapan manajemen risiko (KPMR) yang di dalamnya ada kualitas penerapan manajemen risiko kredit yang menanyakan tentang pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, kebijakan, prosedur dan limit risiko, proses dan sistem informasi manajemen risiko.

Kualitas penerapan manajemen risiko operasional yang di dalamnya ada pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, kebijakan, prosedur dan limit risiko, proses dan sistem informasi manajemen risiko. Sedangkan di dalam kualitas penerapan manajemen risiko kepatuhan di dalamnya menanyakan tentang pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, kebijakan, prosedur dan limit risiko, proses dan sistem informasi manajemen risiko.

Pertanyaan mengenai kualitas penerapan manajemen risiko likuiditas risiko likuiditas yang menanyakan tentang pengawasan oleh pengurus dan pengawas koperasi, kebijakan, prosedur dan limit risiko, dan proses dan sistem informasi manajemen risiko. Selain itu sasaran pengawasan termasuk data keuangan yang akan dilihat dan dicroscek melalui neraca dan laporan keuangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan koperasi.

Lebih lanjut perlu untuk diketahui bahwa setelah dilaksanakan pengawasan koperasi tersebut akan diterbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang memuat tentang temuan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh pengurus maupun pengawas koperasi. Pengawasan tersebut akan berkelanjutan, karena tiga bulan kemudian setelah LHP disampaikan kepada koperasi, akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi.

Diharapkan dengan dilaksanakannya pengawasan koperasi tersebut bisa melakukan pengelolaan koperasi dengan mendasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga koperasi benar-benar mampu memberikan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya dan masyarakat pada umumnya.